Badan Permusyawaratan Desa

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Daftar Anggota BPD Desa Pulosari Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar

 

Nama	TTL	Alamat	Pekerjaan	Pend.
Drs. Suwarno	Karanganyar, 05/10/1967	Karangkidul	PNS	S1
H. Haryadi Amd	Karanganyar, 15/05/1967	Dadagan	Wiraswasta	DIII
Poniman	Karanganyar, 21/06/1968	Dadagan	PNS	S1
Joko Nugroho E. S.S.pd	Grobokan, 12/02.1966	Gronong	PNS	S1
Temu Raharjo	Karanganyar, 11/09/1950	Waru	Pensiunan	DII
Redono SE	Karanganyar, 27/12/1960	Pulosari	BUMD	S1
Wahyudi S.pd	Karanganyar, 01/03/1979	Pulosari	PNS	S1
Sartono BSc	Karanganyar, 16/06/1959	Madyantoro	PNS	DIII
Sawidi	Karanganyar, 17/12/1966	Pengawat	Karyawan Swasta	DII
Mulyadi S.Pd	Karanganyar, 11/11/1964	Klolokan	PNS	S1
Sukasto	Karanganyar, 25/10/1970	Klolokan	Swasta	SMA

 

Wewenang BPD antara lain:

1.    Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa

2.    Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

3.    Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

4.    Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

5.    Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Hak BPD antara lain:

1.    Mengajukan rancangan peraturan desa. 

2.    Mengajukan pertanyaan. 

3.    Menyampaikan usul dan pendapat. 

4.    Memilih dan dipilih. 

5.    Memperoleh tunjangan